Permasalahan

Rencana pembangunan Waduk Raknamo mengalami permasalahan yang perlu diselesaikan antara lain:

Di daerah genangan waduk terdapat kuburan lama penduduk setempat sebanyak 20 buah, berlokasi di Kaniti sebanyak 7 buah kuburan dari keluarga Sora (AS Dam), di Saha I terdapat 5 Buah kuburan dari keluarga Anin dan di Saha II terdapat 8 buah kuburan dari keluarga Taraen.
Berdasarkan hasil studi LARAP, yang masih diperlukan klarifikasi kembali pada pihak terkait bahwa di dalam daerah genangan waduk seluas 147,30 Ha terdapat kawasan hutan, yang diantaranya merupakan hutan produksi terbatas seluas kurang ± 17-20 Ha.
Pembahasan KA-ANDAL di tingkat Tim Teknis belum mendapat persetujuan maka studi AMDAL tidak dapat dilanjutkan.

Memperhatikan Rencana Strategis 2010-2014 Direktorat Jendaral Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II yang berkedudukan di Kupang, salah satunya adalah kegiatan Pembangunan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang sebagai respon terhadap permintaan dari Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Kupang sejak Tahun 2004 sampai dengan 2009.

Hasil detail desain rencana pembangunan Bendungan Raknamo akan menggenangi areal ± 147,30 Hadan untuk pelayanan Daerah Irigasi seluas ± 1.250 Ha serta penyediaan air baku 100 liter/detik, berdasarkan pengukuran yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi NTT pada Tahun 2007, lokasi tersebut berada pada kawasan hutan SISIMENI SANAM Register Tanah Kehutanan (RTK) 185, hal inidiperlukan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Kupang dalam mengajukan Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut kepada Menteri Kehutanan RI dengan berpedoman pada pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dirubah denganPeraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.38/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk digunakan pada pelaksanaan konstruksi.

Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan dokumen Amdal yang harus diterbitkan oleh Gubernur NTT melalui pembahasan pada Tim Teknis dan Komisi Amdal yang difasilitasi oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi NTT, proses sertifikasi Amdal mengalami hambatan terkait dengan inisiasi penyediaan Lahan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai pemberi jaminan Lahan kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui surat Gubernur NTT Nomor: Adm.Pemb.696/I/17/2009 tanggal 15 Juni 2009 perihal Dukungan Pembangunan Bendungan di Provinsi NTT dan Surat Bapak Nomor: 620/889/2009 tanggal 16 Juni 2009 perihal Permohonan Pembangunan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang.