LAKIP 2015

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II disusun berdasarkan atas capaian kinerja dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II yang merupakan salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang terbentuk berdasdarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2006 dan Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Lingkungan Direktorat Sumber Daya Air. Dasar Hukum penyusunan LAKIP adalah :

  1. Surat Keputusan Dirjen SDA No. 127/KPTS/D/2010 tanggal 22 November 2010, tentang Evaluasi Dokumen Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
  2. Peraturan Menteri PU Nomor 9/PRT/M/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
  3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden R.I. Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa tugas Kementerian Pekerjaan Umum adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Upload File: